Text
Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia: Catatan Akhir Perjalanan Karir
Pejabat BI mempunyai dalam menetapkan keputusan atau kebijakan sepanjang keputusan atau kebijakan itu dilandasi dengan itikad baik. berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori sepatutnya KPK dalam hal ini melakukan pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur BI yang disangka melakukan tindak pidana memperoleh persetujuan presiden. JIka bicara hierarki perundang-undangan, meski sama-sama UU, tetapi UU BI adalah atas amanah UUD, sehingga kewenangan yang ada di dalamnya pun lebih tinggi dibanding UU KPK yang merupakan amanah dari UU.
Ketersediaan
| B2303548 | 920.71 ABD m | BRI Corporate University Library | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
920.71 ABD m
- Penerbit
- Jakarta : Pustaka Jaya., 2009
- Deskripsi Fisik
-
xxxvi, 419 hlm.; 21 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
978-979-419-359-4
- Klasifikasi
-
920.71
- Tipe Isi
-
text
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
Cet. 1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Burhanuddin Abdullah
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar